Agen Alat Pemadam Api Agen Distibutor APAR Murah Logo  

Produsen Alat Pemadam Api APAR Bersertifikat ISO

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | Distributor / Agen / Toko / Penjual Alat Pemadam kebakaran murah | Refill (isi ulang) tabung Pemadam : Altek, Chubb, Gunnebo, Starvvo, Servvo, Viking, Hercules, Hartindo, Yamato, dll..

Pemerintah Kota Palembang memiliki rencana untuk menaikkan tarif retribusi alat-alat pemadam kebakaran yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kenaikan yang direncanakan bervariasi, mulai 50% hingga 100% yang meliputi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) yang sebelumnya Rp. 3.500 untuk ukuran 9 liter diusulkan menjadi Rp. 7.500, kemudian APAR 10 liter ke atas diusulkan menjadi Rp. 15.000 dari sebelumnya Rp. 7.500, sprinkle naik dari Rp. 50 per m2 menjadi Rp. 75 per m2.Adapun retribusi visual dari Rp. 200 menjadi Rp. 300 per m2.

Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (PPK) Kota Palembang Dicky Lenggardi saat di temui di gedung DPRD Kota Palembang mengatakan, sudah lima tahun retribusinya tidak dinaikkan dan rencana kenaikan ini sudah sesuai Undang-undang No 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi. Adapun rancangan Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2006 tentang Pembinaan dan Retribusi Alat Kebakaran ini masih dalam pembahasan pihaknya bersama panitia khusus (Pansus) X di DPRD Kota Palembang.

Retribusi ini dibayar per tahun, karena memang untuk alat-alat pemadam kebakaran ini masa berlakunya hanya satu tahun. Untuk tahun ini, Dinas PPK menargetkan pendapatan asli daerah dari retribusi alat kebakaran ini sebesar Rp. 441 juta dan realisasi saat ini sudah tercapai sekitar 60% dari target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Ketua Pansus X DPRD, Kota Palembang M. Andiansyah menjelaskan bahwa pihaknya masih akan mengkaji terlebih dahulu revisi perda mengenai pembinaan dan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ini karena perda ini baru diajukan September 2011 untuk anggaran 2012. Oleh sebab itu, pihaknya menemui kendala-kendala, khususnya pada persyaratan- persyaratan yang dibutuhkan untuk membahas raperda tersebut. Sebagian anggota dewan sempat menyarankan untuk menunda pembahasan ini hingga 2013, namun pihak eksekutif meyakinkan menyanggupi untuk melengkapi persyaratan yang diminta.